• puskagender@gmail.com | office@puskagenseks.org

Workshop SINTESIS: Kritik Tajam terhadap Digitalisasi Intervensi Stunting dan Pentingnya Perspektif GEDSI

Jakarta, 9 Oktober 2025 — Workshop Konsultasi Nasional SINTESIS yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI, LPPSP FISIP Universitas Indonesia, Monash University, dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sukses digelar di Kerinci Meeting Room, Novotel Jakarta Cikini. Didukung oleh Pemerintah Australia melalui KONEKSI, acara ini menyoroti temuan kritis dari penelitian SINTESIS mengenai implementasi teknologi digital dalam program penurunan stunting nasional.

Dr. Irwan Hidayana, Ketua Plt. Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, menyampaikan sambutan pembuka dan menekankan bahwa penelitian ini, yang menghasilkan ringkasan kebijakan (policy brief), merupakan kolaborasi multidisiplin yang bertujuan menjadi dasar advokasi untuk meningkatkan kualitas intervensi stunting.Digitalisasi Stunting Dianggap Gagal Pahami Konteks Lokal.

Dr. Sari Damar Ratri, Ketua Riset SINTESIS, memaparkan temuan utama yang mengkritik implementasi teknologi digital dalam program stunting. Secara umum, aplikasi digital seperti EPPGBM (Sigizi Terpadu) dan Elsimil memiliki fungsi teknis (pencatatan dan pelaporan) dan fungsi politis (alat penilaian kinerja pemerintah daerah) yang saling berkaitan.

Temuan Kunci dari Riset SINTESIS:

  • Politisasi Data: Aplikasi lebih menekankan kepatuhan pengisian data daripada pengelolaan intervensi yang bermakna. Tekanan untuk mencapai target kinerja daerah seringkali membuat data yang dihasilkan tidak reliable (dapat diandalkan) dan dimanipulasi agar sesuai ekspektasi, alih-alih mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
  • Beban Ganda pada Perempuan: Intervensi stunting sangat bergantung pada kerja perempuan, termasuk kader maupun tenaga pelaksana gizi, yang mayoritas berpendidikan SMP/sederajat dan berusia lanjut (di atas 50 tahun). Para kader ini seringkali harus merancang program dan menginput data setiap bulan menggunakan pulsa pribadi, menanggung beban moral, afektif, dan domestik yang tidak terbaca oleh sistem digital.
  • Fokus yang Salah: Program intervensi masih berpusat pada pemberian makanan tambahan, padahal bukti efektivitasnya terbatas. Alat pencatatan digital hanya merekam data bayi dan ibu tanpa memperhitungkan kondisi sosial seperti kemiskinan dan ketidakmerataan akses terhadap makanan, sehingga stunting dipahami sebagai indikator kegagalan individual, bukan penyebab struktural.

Stunting Sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat, Bukan Individual

Sesi tanggapan narasumber ahli yang dimoderatori oleh Diana Teresa Pakasi, memvalidasi temuan riset tersebut dan memperkuat kritik terhadap pendekatan yang ada.

Dr. Iwan Ariawan, Ahli Epidemiologi Gizi, menegaskan bahwa stunting adalah indikator gizi dan masalah kesehatan masyarakat, bukan masalah individual atau medis. Ia menyoroti kesalahan fokus program pada mencari dan mengobati anak stunting alih-alih pencegahan, dan menyebut target penurunan prevalensi stunting 4% di tahun 2024 tidak realistis, yang mendorong penyesuaian data untuk mengejar target.

Prof. Endang Ahadi, Guru Besar Purna Bakti FKM UI, menekankan bahwa stunting adalah hasil akhir dari masalah yang terkumpul dan harus dicegah sejak gizi kurang atau gizi buruk. Solusinya harus melalui jalur asupan gizi, pencegahan penyakit infeksi, dan edukasi bagi ibu hamil, serta membutuhkan koordinasi nasional dan sistem monitoring tunggal.

Hestu Prahara, melalui visualisasi film dokumenter SINTESIS, menyampaikan bahwa intervensi teknis sering mengabaikan aspek struktural dan kerentanan yang dialami keluarga. Ia mengkritik fetisisme teknologi yang justru ditopang oleh kerja sosial ibu yang tidak dihargai.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut, Dr. Sari Damar Ratri menutup presentasi dengan enam rekomendasi kebijakan yang didorong oleh SINTESIS sebagai fase advokasi:

  1. Integrasi GEDSI: Mengintegrasikan perspektif Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke dalam kebijakan stunting dan menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai pilar utama.
  2. Fokus Layanan Dasar: Mengalihkan fokus dari target quick wins menuju layanan dasar yang merata, sistem perlindungan sosial yang kuat, dan pembangunan yang inklusif.
  3. Depolitisasi Data: Menghentikan politisasi data, melepaskan data dari penilaian kinerja, dan memfokuskannya sebagai instrumen perencanaan intervensi.
  4. Interoperabilitas Aplikasi: Membangun interoperabilitas antar-aplikasi lintas sektor dan memastikan digitalisasi digunakan untuk memahami konteks lokal agar intervensi relevan dan berdampak.
  5. Penataan Ulang Peran Tenaga Layanan: Menyederhanakan pelaporan dan memperkuat kapasitas GEDSI untuk tenaga kesehatan dan kader, agar mereka dapat fokus pada fungsi promotif dan preventif bagi keluarga rentan.
  6. Lensa GEDSI dalam Digitalisasi: Mengintegrasikan lensa GEDSI ke dalam sistem digital agar data tidak hanya merekam status gizi, namun juga mendukung intervensi program sesuai kebutuhan kelompok rentan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi digital memiliki fungsi teknis sebagai alat pencatatan, pelaporan, dan pemantauan program, namun juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan birokrasi dalam implementasinya. Diskusi bersama narasumber ahli, termasuk Prof. Endang Ahadi dan Dr. Iwan Ariawan, menyoroti berbagai tantangan seperti fragmentasi sistem digital, beban administrasi bagi tenaga kesehatan dan kader, serta keterbatasan integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan stunting. Workshop ini juga menampilkan cuplikan film dokumenter etnografi yang merefleksikan pengalaman lapangan para aktor dalam program penurunan stunting. 

Melalui forum konsultasi ini, tim SINTESIS memaparkan rekomendasi kebijakan yang menyimpulkan bahwa terdapat kesalahpahaman definisi stunting di semua level (nasional hingga grassroot) dan digitalisasi program stunting saat ini cenderung mengikuti logika yang salah, di mana seharusnya EPPBGM digunakan untuk melihat “potensi” stunting, bukan semata-mata “mencari anak stunting”. Intervensi harus local specific dan tidak seragam. menekankan pentingnya integrasi perspektif GEDSI, penyederhanaan sistem pelaporan digital, penguatan kapasitas tenaga layanan, serta pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan intervensi yang lebih kontekstual dan inklusif.

Dokumentasi Acara